Ikut Pilkada DKI, Panglima Minta Anak SBY Mundur dari TNI

September 23, 2016
453 Views

JariBerita.com – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meminta Mayor Inf TNI Agus Harimurti Yudhoyono yang maju sebagai calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta untuk segera mengundurkan diri dari keanggotaan TNI.

Menurut Gatot, hal ini tidak hanya berlaku untuk Agus, namun kepada seluruh prajurit TNI yang ingin maju di pilkada maupun pemilu. Hal ini dilakukan untuk menjamin netralitas TNI dalam suatu proses demokrasi.

“Kalau prajurit TNI masa aktifnya masih panjang akan diberikan pensiun dini, sehingga pada saat pilkada dia sudah bukan militer lagi,” ujar Gatot di Jakarta, Jumat (23/9/2016).

Imbauan kepada masyarakat terkait Pilkada juga disampaikan oleh Gatot. Ia meminta masyarakat turut mengawasi jalannya Pilkada Serentak 2017 ini dan melapor jika ada anggota TNI yang tak netral.

“Saya mengimbau kepada masyarakat, apabila ada yang mengetahui anggota TNI yang tidak netral, tolong sebutkan nama dan pangkatnya sehingga bisa kami cari, diadakan penyelidikan dan proses hukum,” katanya.

Gatot mengatakan, merujuk pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, maka ketentuan dan tata cara pelaksanaan pemilu legislatif dan pilkada bagi anggota TNI dan PNS TNI telah diatur secara jelas dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/983/2016 tanggal 9 Agustus 2016.

“Pertama, anggota TNI dan PNS TNI yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan mengikuti pilkada, agar membuat surat pengunduran diri dari anggota TNI dan PNS TNI, surat pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali,” papar Gatot.

Kedua, kata Gatot, selama dalam proses pemilu anggota TNI telah diberhentikan dengan hormat dari anggota TNI dan PNS TNI.

Ketiga, lanjut Gatot, anggota TNI dan PNS TNI yang akan mencalonkan diri mengikuti pilkada, agar membuat surat pengunduran diri dari anggota TNI dan PNS TNI sejak ditetapkan sebagai calon peserta pilkada dan tidak dapat ditarik kembali.

Lalu, anggota TNI dan PNS TNI yang telah ditetapkan sebagai calon peserta pilkada wajib menyerahkan keputusan pemberhentian dari dinas keprajuritan TNI dan keputusan pemberhentian PNS TNI paling lambat 60 hari sejak ditetapkan sebagai calon peserta pilkada kepada KPU.

“Kelima, apabila tidak terpilih menjadi anggota legislatif dan pilkada, maka yang bersangkutan tidak dapat kembali menjadi anggota TNI dan PNS TNI,” terang dia.

Keenam, kata Gatot selama dalam proses pemilu legislatif dan pilkada tidak diperbolehkan menggunakan atribut maupun fasilitas TNI.

You may be interested

Proyek Perumahan Gantari Land IPB Mangkrak, Pihak Pengembang Melakukan Penipuan?
Aneka
shares313 views
Aneka
shares313 views

Proyek Perumahan Gantari Land IPB Mangkrak, Pihak Pengembang Melakukan Penipuan?

Jari - Jul 25, 2017

Jakarta- Hingga saat ini proyek pembangunan perumahaan khusus karyawan IPB belum jelas kapan dibangun. Usut diusut kabarnya alasan tersendat perumahan…

Pengacara Krisna Murti, SH Siap Benahi Pengembang Perumahan Nakal Di Bogor, Termasuk Gantari?
Aneka
shares219 views
Aneka
shares219 views

Pengacara Krisna Murti, SH Siap Benahi Pengembang Perumahan Nakal Di Bogor, Termasuk Gantari?

Jari - Jul 24, 2017

Jakarta- Pengcara ternama yang juga salah satu calon Bupati Kabupaten Bogor Krisna Murti SH, ditunjuk oleh CV. PUTRA BERKARYA salah…

Pengembang Perumahan IPB Bogor Digugat Rekanan Kerja
Aneka
shares153 views
Aneka
shares153 views

Pengembang Perumahan IPB Bogor Digugat Rekanan Kerja

Jari - Jul 24, 2017

Jakarta- Salah satu penyelengara kegiatan Event Organizer CV. PUTRA BERKARYA tengah siap melaporkan pengembang perumahan PT. GANTARI BAWANA Corp yang…

Silahkan komen..

%d bloggers like this: