Ikut Pilkada DKI, Panglima Minta Anak SBY Mundur dari TNI

September 23, 2016
667 Views

JariBerita.com – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meminta Mayor Inf TNI Agus Harimurti Yudhoyono yang maju sebagai calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta untuk segera mengundurkan diri dari keanggotaan TNI.

Menurut Gatot, hal ini tidak hanya berlaku untuk Agus, namun kepada seluruh prajurit TNI yang ingin maju di pilkada maupun pemilu. Hal ini dilakukan untuk menjamin netralitas TNI dalam suatu proses demokrasi.

“Kalau prajurit TNI masa aktifnya masih panjang akan diberikan pensiun dini, sehingga pada saat pilkada dia sudah bukan militer lagi,” ujar Gatot di Jakarta, Jumat (23/9/2016).

Imbauan kepada masyarakat terkait Pilkada juga disampaikan oleh Gatot. Ia meminta masyarakat turut mengawasi jalannya Pilkada Serentak 2017 ini dan melapor jika ada anggota TNI yang tak netral.

“Saya mengimbau kepada masyarakat, apabila ada yang mengetahui anggota TNI yang tidak netral, tolong sebutkan nama dan pangkatnya sehingga bisa kami cari, diadakan penyelidikan dan proses hukum,” katanya.

Gatot mengatakan, merujuk pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, maka ketentuan dan tata cara pelaksanaan pemilu legislatif dan pilkada bagi anggota TNI dan PNS TNI telah diatur secara jelas dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/983/2016 tanggal 9 Agustus 2016.

“Pertama, anggota TNI dan PNS TNI yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan mengikuti pilkada, agar membuat surat pengunduran diri dari anggota TNI dan PNS TNI, surat pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali,” papar Gatot.

Kedua, kata Gatot, selama dalam proses pemilu anggota TNI telah diberhentikan dengan hormat dari anggota TNI dan PNS TNI.

Ketiga, lanjut Gatot, anggota TNI dan PNS TNI yang akan mencalonkan diri mengikuti pilkada, agar membuat surat pengunduran diri dari anggota TNI dan PNS TNI sejak ditetapkan sebagai calon peserta pilkada dan tidak dapat ditarik kembali.

Lalu, anggota TNI dan PNS TNI yang telah ditetapkan sebagai calon peserta pilkada wajib menyerahkan keputusan pemberhentian dari dinas keprajuritan TNI dan keputusan pemberhentian PNS TNI paling lambat 60 hari sejak ditetapkan sebagai calon peserta pilkada kepada KPU.

“Kelima, apabila tidak terpilih menjadi anggota legislatif dan pilkada, maka yang bersangkutan tidak dapat kembali menjadi anggota TNI dan PNS TNI,” terang dia.

Keenam, kata Gatot selama dalam proses pemilu legislatif dan pilkada tidak diperbolehkan menggunakan atribut maupun fasilitas TNI.

You may be interested

Nadirsyah Hosen, kisah santri menaklukkan Barat
Aneka
shares10 views
Aneka
shares10 views

Nadirsyah Hosen, kisah santri menaklukkan Barat

admin - Jul 16, 2018

Simak wawancara dengan Beritatagar di Hotel Ciputra Grogol 2 Juni 2018 https://beritagar.id/artikel/figur/nadirsyah-hosen-kisah-santri-menaklukkan-barat Share on: WhatsAppPosting Nadirsyah Hosen, kisah santri menaklukkan…

Aneka
shares11 views

Nadirsyah Hosen melawan radikalisme di media sosial

admin - Jul 16, 2018

Nadirsyah Hosen satu-satunya orang Indonesia yang menjadi pengajar di Fakultas Hukum Monash University, Melbourne, Australia. Di media sosial, penyanang dua…

Aneka
shares13 views

NU itu Apa?

admin - Jul 14, 2018

Hari ini aku bertamu ke seorang Kiyai untuk Silaturrahim dan minta doa selamat dalam perjalananku menuju Jawa Timur malam ini,…

Silahkan komen..

%d bloggers like this: