KPK Mulai ‘Terlibat’ di Pilkada

September 10, 2016
30 Views

JariBerita.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai terlibat dalam Pilkada serentak yang akan berlangsung pada tahun depan. Salah satunya adalah dengan membuka loket penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk para calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada Serentak pada 15 Februari 2017.

“Peraturan KPU mensyaratkan agar calon pasangan kepala daerah menyerahkan surat tanda terima LHKPN. KPK sudah mengirimkan surat mengenai mekanisme tata cara penyampaian LHKPN ke KPU,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di gedung KPK Jakarta.

“Direktorat LHKPN akan membuka loket khusus penerimaan LHKPN bakal calon kepala kepada darah mulai 21 September sampai 3 Oktober di ruang auditorium gedung KPK Jalan HR Rasuna Said kav C1,” imbuhnya.

Berdasarkan Peratuan Komisi Pemilihan Umum No 5 taun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pasal 41 ayat l dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota adalah surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.

“Tapi kami berharap mereka sudah memberikan LHKPN sebelum dibukanya loket tersebut. Bakal calon kepala daerah diharapkan bisa menyerahkan LHKPN sebenar-benarnya dan tetap dalam form LHKPN, form A untuk baru pertama kali dan form B bagi yang sudah pernah,” kata Yuyuk.

KPK juga meminta agar perwakilannya di Provinsi/kota/kabupaten melakukan koordinasi dengan KPK dengan mengirimkan kontak dan mengonfirmasi keaslian LHKPN yang disampaikan pasangan calon dan memberikan daftar nama pasangan calon.

“Kami harap masyarakan menggunakan LHKPN sebagai pertimbangan memilih kepala daerah di tempat masing-masing,” tambah Yuyuk.

Sejak 2004 KPK sudah mengusut 74 kasus kepala daerah dengan modus perkara yang paling banyak adalah penyuapan yaitu sekitar 30 kasus, pengelolaan anggaran sebanyak 20, kasus korupsi pengadaan barang dan jasa sebanyak 10 serta kasus pemerasan, perizinan, penyalangunaan wewenang, tindak pidana pencucian uang dan gratifikasi.

Dari kasus tersebut, jumlah kepala daerah yang ditangani KPK adalah 63 orang yang terdiri dari 52 orang bupati dan 11 orang gubernur.

You may be interested

Aneka
shares9 views

Jalan Bertemu Allah dan Bidadari

admin - May 25, 2018

Satu keluarga yang hampir saban hari hadir di masjid dan tampil bak orang baik hati, saleh dan religius, akhirnya meledakkan…

Aneka
shares9 views

Berselfie Ria

admin - May 25, 2018

Adik-adikku dan teman-temanku ramai-ramai berangkat umroh. Masing-masing bersama anak-anaknya. Sampai di Makkah dan Madinah mereka meng-upload foto dan dishare melalui…

Aneka
shares7 views

Warisan

admin - May 24, 2018

Di Konya, Anatolia, Turki, 2013, usai ziarah di Maulana Rumi, dengan jalan kaki aku menyusuri jalan cahaya menuju Syamsi Tabrizi, Darwish…

Silahkan komen..

%d bloggers like this: