KPK: Ribuan Izin Tambang Tak Memenuhi Syarat

August 31, 2016
34 Views

JariBerita.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga terdapat ribuan izin usaha pertambangan yang selama ini tidak memenuhi syarat yang berlaku. Untuk itu ribuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) pun dicabut, tidak diperpanjang, dan dikembalikan hingga Juni 2016

“1.222 IUP tersebut sudah dicabut per Juni 2016,” ujar Koordinator Tim Sumber Daya Alam Direktorat Litbang KPK Dian Patria, Jakarta, Selasa (30/8/2016).

Dian menjelaskan, eksploitasi sumber daya alam yang tidak mengikuti aturan yang ada sudah terlalu banyak di negeri ini.

“Artinya legal di atas kertas tapi tidak legitimate di lapangan seperti terjadi konflik, izin tidak clean and clear,” katanya.

KPK sejak Februari 2014 membuat Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Mineral dan Batubara di 32 provinsi bersama Polri, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Lima fokus kegiatan korsup, yaitu penataan izin usaha pertambangan (IUP), pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba, pengawasan produksi pertambangan minerba, pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian hasil tambang minerba serta pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan hasil tambang minerba.

Hasil korsup menunjukkan terdapat banyak masalah penerbitan IUP antara lain pergeseran atau Perluasan Koordinat IUP, koordinat yang salah, masuk ke dalam kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, tumpang tindih baik dengan komoditas maupun beda komoditas.

Selain itu, tidak membayar kewajiban keuangan royalti, iuran Ttetap, jaminan reklamasi, jaminan kesungguhan, jaminan pascatambang, satu IUP memiliki lebih dari satu blok wilayah hingga pengajuan permohonan perpanjangan atau peningkatan kuasa pertambangan (KP) dan IUP setelah berakhirnya masa berlaku.

“Hasilnya hingga April 2016 terdapat 3.982 IUP yang berstatus non clean and clear dari total 10.348 IUP seluruh Indonesia,” katanya.

Bahkan dari 7.834 pemegang IUP, hanya ada 5.984 yang punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dari jumlah itu yang membayar pajak hanya berjumlah 2.304 atau 29 persen.

Bila ditotal, terdapat piutang dari IUP ada Rp908,868 miliar yang berasal dari iuran tetap, royalti dan pendapatan hasil tambang (PHT).

You may be interested

Aneka
shares3 views

Warisan

admin - May 24, 2018

Di Konya, Anatolia, Turki, 2013, usai ziarah di Maulana Rumi, dengan jalan kaki aku menyusuri jalan cahaya menuju Syamsi Tabrizi, Darwish…

Ngaji Singkat Kitab Tanwirul Qulub
Aneka
shares4 views
Aneka
shares4 views

Ngaji Singkat Kitab Tanwirul Qulub

admin - May 21, 2018

1. Hari ke-3 puasa, sambil nyantai saya baca ulang kitab tanwirul qulub, dan saya mau sedikit share di sini. Bismillah…

Membantah narasi khilafah ala HTI
Aneka
shares7 views
Aneka
shares7 views

Membantah narasi khilafah ala HTI

admin - May 21, 2018

Membantah berbagai narasi khilafah ala HTI. Tulisan saya di Jawa Pos hari ini 12 Mei 2018 menyikapi putusan PTUN. Thought…

Silahkan komen..

%d bloggers like this: