KPK Periksa Bos PT Yulian Berkah Terkait Kasus Korupsi Pembangunan Gedung IPDN

August 29, 2016
67 Views
JariBerita.com- ‎KPK terus merampungkan berkas penyidikan dugaan korupsi pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kabupaten‎ Agam, Sumatera Barat, tahun 2011.
Dalam kaitan itu, KPK hari ini memeriksa empat orang saksi, yakni, Yulianti yang merupakan Direktur PT Yulian Berkah, staf PT Hutama Karya (HK) Supripto, serta dua orang swasta bernama Husain Redwin Nurlette dan Rahadi Wiyanto.

“Ya empat saksi hari ini,” ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK, Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Senin (29/8/2016).

Yuyuk mengatakan, keempatnya akan diperiksa untuk tersangka Dudy Jocom. ‎KPK dalam kasus ini sudah memeriksa puluhan saksi. Bahkan KPK pernah memeriksa 42 saksi di Kampus IPDN, Baso, Kabupaten Agam, secara maraton pada 17 Maret-23 Maret 2016.

Pemeriksaan 42 saksi itu dilakukan KPK sebagai langkah efektifitas dan efisiensi. Sebab, semua saksi tinggal di Sumbar, sehingga akan memakan waktu dan tenaga jika semuanya dipanggil ke Jakarta.

Selain itu KPK juga pernah memeriksa dua pejabat tinggi perusahaan plat merah, PT Hutama Karya. Yakni Muhammad Fauzan selaku Direktur dan Remon Debal sebagai Deputi Project Manager Divisi Gedung tahun 2011.

Seperti diketahui, dalam kasus dugaan korupsi pembanguanan Gedung Kampus IPDN di Kabupaten Agam, Sumatera Barat tahun 2011 ini, KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Dudy Jocom dan General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya, Budi Rachmat Kurniawan.

Kedua tersangka diduga menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain dalam proyek pembangunan Gedung Kampus IPDN Kabupaten Agam yang diresmikan Mendagri era Gamawan Fauzi pada 2013 silam tersebut. Akibat perbuatan keduanya, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 34 miliar dari total nilai proyek Rp 125 miliar.

Keduanya disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 huruf a atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

You may be interested

Aneka
shares3 views

Warisan

admin - May 24, 2018

Di Konya, Anatolia, Turki, 2013, usai ziarah di Maulana Rumi, dengan jalan kaki aku menyusuri jalan cahaya menuju Syamsi Tabrizi, Darwish…

Ngaji Singkat Kitab Tanwirul Qulub
Aneka
shares4 views
Aneka
shares4 views

Ngaji Singkat Kitab Tanwirul Qulub

admin - May 21, 2018

1. Hari ke-3 puasa, sambil nyantai saya baca ulang kitab tanwirul qulub, dan saya mau sedikit share di sini. Bismillah…

Membantah narasi khilafah ala HTI
Aneka
shares7 views
Aneka
shares7 views

Membantah narasi khilafah ala HTI

admin - May 21, 2018

Membantah berbagai narasi khilafah ala HTI. Tulisan saya di Jawa Pos hari ini 12 Mei 2018 menyikapi putusan PTUN. Thought…

Silahkan komen..

%d bloggers like this: