Ahok: Saya Tidak Mau Kampanye!

August 22, 2016
21 Views

JariBerita.com – Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak mau menggunakan hak sebagai calon petahana dalam Pemilukada 2017 untuk berkampanye.

“Saya tidak mau kampanye, jadi saya tidak mau cuti,” ujar Ahok usai menghadiri sidang pendahuluan di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Senin (22/8/2016).

Ahok menyebutkan bahwa dalam masa kampanye Pemilukada, calon petahana sebaiknya cuti dari jabatannya dengan tujuan tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatan serta menggunakan fasilitas negara saat berkampanye.

“Yang saya ajukan di MK, kalau mau kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara dan juga harus cuti, tapi kalau tidak mau kampanye boleh tidak cuti, itu yang saya ajukan,” ujar Ahok.

Lebih lanjut Ahok menjelaskan bahwa dirinya dipilih secara demokratis untuk menjabat sebagai pemimpin di wilayah DKI Jakarta, sehingga dia merasa harus bertanggung jawab dengan tugas dan amanah yang diembannya.

“Kalau Pilkada dua putaran, masa enam bulan tidak bekerja, nanti orang Jakarta dirugikan selama enam bulan karena tidak ada gubernur yang mereka sudah pilih,” kata Ahok.

Ahok merupakan pihak Pemohon dari uji materi Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada yang berbunyi: “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya”.

Ahok beralasan bahwa Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada dapat ditafsirkan bahwa selama masa kampanye Pemohon wajib menjalani cuti, padahal selaku pejabat publik, Pemohon memiliki tanggung jawab kepada masyarakat Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan program unggulan DKI Jakarta terlaksana termasuk proses penganggarannya.

Ahok sebagai Pemohon berpendapat bahwa seharusnya ketentuan dalam Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada ditafsirkan bahwa cuti selama kampanye merupakan hak bagi petahana yang bersifat optional.

“Maka saya memilih untuk tidak mengambil hak cuti saya, dengan konsekwensi saya tidak akan berkampanye untuk menghindari penyalahgunaan wewenang,” jelas Ahok.

Dalam petitumnya Ahok meminta MK untuk menyatakan bahwa materi muatan UU Pilkada Pasal 70 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa cuti sebagaimana termuat dalam materi muatan pasal tersebut adalah hak yang bersifat opsional dari Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama.

Sehingga apabila hak cuti tersebut tidak digunakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan turut serta dalam kampanye pemilihan kepala daerah.

You may be interested

Benarkah Dosa Riba Lebih Berat dari Berzina?
Aneka
shares6 views
Aneka
shares6 views

Benarkah Dosa Riba Lebih Berat dari Berzina?

admin - Jun 22, 2018

Keharaman riba telah disepakati oleh para ulama. Namun apakah bunga bank itu termasuk riba? Para ulama berbeda pandangan. MUI mengatakan:…

Aneka
shares13 views

Selamat Idul Fitri dan Mohon Maaf Lahir – Batin

admin - Jun 18, 2018

“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang…

Aneka
shares13 views

Memahami Pesan Rahmah KH Yahya Cholil Staquf

admin - Jun 18, 2018

Sisi lain. Dari sudut pandang yg berbeda. Begitulah peranan Pak Kiai Yahya Cholil Staquf. Datang sbg pribadi, tapi mendadak sorot…

Silahkan komen..

%d bloggers like this: