Jokowi Minta Aparat Tegas Atasi Kebakaran Hutan

August 13, 2016
13 Views

JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta aparat penegak hukum serius menangani kasus kebakaran hutan dan lahan. Termasuk, melakukan pencegahan dan penanganan kebakaran sedini mungkin.

Presiden juga telah meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengevaluasi pemberian SP3 kepada perusahaan yang diduga melakukan pembakaran hutan.

“Saya minta aparat serius dalam penegakan hukum, baik administrasi, perdata atau pi­dana, harus dilakukan. Ini penting untuk menjamin kepastian hukum sekaligus memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat,” kata Presiden dalam rapat khusus tentang pencegahan dan penanganan kebakaran hutan di Istana Negara.

Turut hadir, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menkominfo Rudiantara, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Lebih lanjut, bekas Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, Kapolri, Panglima TNI, terito­rial TNIdan Polri, baik Kodam, Kodim, Polda, Polres, sampai di bawahnya juga harus serius dalam pencegahan dan penanganan kebakaran. Penyelesaian harus dilakukan sedini mungkin sebelum api bergerak kemana-mana.

“Ini perintah. TNI, dan Polri harus dilanjutkan sampai ke bawah. Perjanjian kita jelas ada reward dan punishment,” ujarnya.

Untuk saat ini, Jokowi mengungkapkan, terdapat 217 titik api yang tersebar di seluruh Indonesia yang harus segera di­tangani. Beberapa titik api terse­but terdapat di Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.

“Laporan yang saya terima sudah sangat bagus. Di mana ada penurunan titik kebakaran yang signifikan 74 persen kalau dibandingkan tahun lalu. Tapi, saya ingin ada kecepatan penanganan yang lebih terpadu dan efektif terhadap 217 titik api yang ada saat ini,” tuturnya.

Percepatan itu sendiri, lanjut Jokowi, agar titik api tidak me­luas, sehingga harus ditangani sedini mungkin. Proses penang­gulangannya pun harus dilaku­kan dengan ekstra cepat dan hati-hati, karena titik api memang belum terlalu banyak.

“Mumpung baru 15, 20, 30 titik api. Saya minta segera diselesaikan, kalau sudah ribuan penanganannya akan sulit. Saya kira titik kritisnya pada September-Oktober,” katanya.

Pada kesempatan itu, Jokowi juga memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengambil alih seluruh la­han gambut yang ada di seluruh Indonesia yang kemudian diserahkan ke Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk dilakukan perbaikan dan penataan eko­sistem, dan penanganan lahan.

“Saya minta Menteri KLH mengambil alih lahan gambut yang terbakar. Tahun lalu su­dah, sehingga perbaikan dan penataan ekosistemnya oleh Menhut atau BRG bisa dilakukan,” pintahnya.

Kemudian, Jokowi meminta Kementerian Lingkungan Hidup tak boleh lagi menerbitkan izin pembukaan di lahan gambut. Imbauan ini sudah disampaikan dan sudah berjalan sejak tahun lalu.

“Jangan ada izin lagi di lahan gambut, tahun lalu sudah saya sampaikan. Ini saya ulang lagi agar dievaluasi setiap lahan yang ada agar upaya pembasahan la­han gambut bisa berjalan dengan baik,” ujar dia.

You may be interested

Aneka
shares3 views

Warisan

admin - May 24, 2018

Di Konya, Anatolia, Turki, 2013, usai ziarah di Maulana Rumi, dengan jalan kaki aku menyusuri jalan cahaya menuju Syamsi Tabrizi, Darwish…

Ngaji Singkat Kitab Tanwirul Qulub
Aneka
shares4 views
Aneka
shares4 views

Ngaji Singkat Kitab Tanwirul Qulub

admin - May 21, 2018

1. Hari ke-3 puasa, sambil nyantai saya baca ulang kitab tanwirul qulub, dan saya mau sedikit share di sini. Bismillah…

Membantah narasi khilafah ala HTI
Aneka
shares7 views
Aneka
shares7 views

Membantah narasi khilafah ala HTI

admin - May 21, 2018

Membantah berbagai narasi khilafah ala HTI. Tulisan saya di Jawa Pos hari ini 12 Mei 2018 menyikapi putusan PTUN. Thought…

Silahkan komen..

%d bloggers like this: